Mereka yang seharusnya menggerakkan warga. Mereka yang sudah sepatutnya memberi contoh kepada masyarakat. Mereka yang selayaknya mengayomi kita. Mereka yang seharusnya membuka jalan inovasi untuk kehidupan yang lebih baik. Dan merekalah yang dengan kebijaksanaan dan ketegasannya menciptakan keadilan di atas muka bumi ini. Begitulah seklumit opiniku yang setidaknya bisa menggambarkan kriteria seorang pemimpin. Seorang pemimpin yang bisa benar-benar menjadi pemimpin. Mungkin tidak akan sempurna tanpa kesalahan. Tetapi paling tidak dia bisa meminimalisir kesalahan yang dia perbuat. Sehingga dengan kapabilitasnya, ia bisa menghadirkan sebuah dunia baru yang paling tidak bisa mendekati Negeri Utopia.
Kita refleksikan sedikit semua itu dengan kondisi kita sekarang. Kondisi pemimpin kita yang dipilih secara demokrasi, sesuai pilihan rakyat dan apalah itu namanya. Tanpa mengurangi rasa hormat dan tunduk saya terhadap ulil amri saat ini, kita bisa melihat sendiri angka-angka pertumbuhan ekonomi yang sangat tidak sesuai dengan realitas. Mungkinkah angka itu dimanipulasi? Bisa saja. Atau mungkinkah angka itu menunjukkan jurang antara si kaya dan si miskin? Mungkin saja. Tapi bagaimanapun juga, beginilah kondisi kita saat ini. Berita yang penuh sesak oleh korupsi dan kriminalitas, kawasan kumuh yang lebih layak disebut tempat sampah, pemuda yang dididik hanya untuk menjadi tenaga rendahan, dan masih banyak sekali problem yang menggunung di negeri yang luas ini.Apakah ini hasil reformasi dan demokrasi yang katanya membawa kemaslahatan bagi negeri ini? Mungkin saja iya. Kita masih saja terlena dengan euforia kebebasan yang digembor-gemborkan atas nama hak asasi manusia. Sampai-sampai terlalu dijiwainya sebuah kebebasan itu, hingga terkadang kita lupa akan dua hal. Hak orang lain, dan hak tuhan untuk disembah. Kita terbuai dengan angan-angan panjang menjadi ini dan itu yang untuk mendapatkannya kita harus bersaing dan menjatuhkan orang lain. Bahkan, kekuasaan pun tak luput dari lingkaran kompetisi!
Bagi saya pribadi, kepemimpinan adalah ssesuatu yang sakral. Dia harus bisa menyelesaikan setumpuk problem dalam dan luar negeri, meningkatkan kesejahteraan umat yang dipimpinnya, dan memberikan sebuah barang langka yang biasa kita sebut keadilan. Saking sakralnya posisi tersebut, membuat kita rela menyediakan fasilitas lebih bagi sang pemimpin. Sehingga beliau bisa menjalankan tugasnya dengan maksimal. Namun bagaimana kenyataannya pada saat ini? Sepertinya ke-sakral-an itu sudah tergerus dengan pemikiran filosofis bernama demokrasi. Di mana kepemimpinan sekarang menjadi sebuah ajang kompetisi lima tahunan bagi mereka yang sudah mencapai kondisi financial freedom dan mencoba untuk mengaktualisasikan diri dengan kedok 'mengabdi kepada negara'. Kini posisi sakral tersebut bisa diperebutkan dengan sebuah pertaruangan sengit bernama Pemilu. Dengan pemilu tersebut mereka-mereka yang merasa mampu menduduki posisi itu bebas menajukan diri hanya bermodalkan tumpukan KTP yang menandakan dukungan pemilik KTP terhadap sang calon tadi. Begitulah praktik demokrasi. Dengan menjual janji-janji manis, mereka berlomba-lomba untuk bisa membeli rakyat sebanyak-banyaknya. Masalah janji apakah akan direalisasikan, itu menjadi urusan belakang. Saya sedikit bingung dengan sistem seperti ini yang jelas menyamakan semua suara. Tanpa mengurangi rasa hormat saya terhadap seluruh lapisan masyarakat, menurut saya akan lebih bijak ketika yang memiliki hak suara adalah mereka-mereka yang mempunyai dasar-dasar ilmu yang kuat, orang-orang yang memiliki ahli dibidang masing-masing, dan perwakilan dari berbagai kelompok. Sehingga paling tidak pemimpin tersebut bisa mengakomodir semua elemen di masyarakat dan memiliki ilmu-ilmu yang dibutuhkan dalam memimpin. KArena jelas sekali berbeda bobotnya ketika seorang yang tak tahu apa-apa dan minim pengetahuan memilih seseorang dengan orang-orang berilmu yang memilih. Secara logika tentu mereka-mereka yang berilmu lebih mempunyai alasan kuat dan mengetahui latar belakang sang calon pemmpin. Sedangkan orang yang belum berilmu tadi hanya memilih berdasarkan apa yang ia lihat secara kasat mata tanpa adanya pengetahuan yang lebih mendalam.
Kita lihat sedikit ke alam realitas. Faktanya, mereka sendiri yang memiliki ilmu justru mempunyai sisi yang kosong. Yakni moral dan spiritualitas. Sehingga ketika sistem ini yang dipakai, akan sangat rawan untuk diterapkan. Karena pasti ada kemungkinan yang besar terjadinya praktek suap-menyuap. Ditambah lagi minimnya kepercayaan masyarakat akan mereka yang notabene merupakan orang-orang berilmu. Lalu bagaimana solusinya? Tentu dengan ketatnya pengawasan hukum dibarengi dengan penanaman nilai spiritualitas dan moral agar kesadaran untuk jujur itu bisa tumbuh dan menjadikan mereka menjadi teladan sesungguhnya bagi masyarakat yang sedang mencari panutan. Sehingga anomie yang sudah berlarut-larut ini bisa cepat berakhir. Saya sebagai seorang muslim tenntu sangat terkagum-kagum mengenai keberhasilan sistem ini ketika diterapkan pada zaman Khulafa'ur Rosyidin dan masa Khalifah Umar Bin Abdul Aziz. Di mana negara tersebut adalah negara muslim, maka ulama lah yang ikut berperan dalam memilih pemimpin tersebut. Banyak buku yang sudah melukiskan betapa indahnya negara tersebut. Bahkan dikisahkan pada zaman Umar Bin Abdul Aziz, pemerintah kebingungan bagaimana mereka menyalurkan zakatnya. Karena saat itu sudah tidak ada lagi yang berhak mendapatkan zakat tersebut.
Menurut saya sendiri, demokrasi hanya bisa diterapkan di sebuah negara yang tingkat pendidikannya tingi. Entah dari sisi disiplin ilmu, ataupun dari sisi spiritualitas dan moralitas. Sehingga masyarakat sendiri bisa lebih kritis dalam menentukan sebuah pilihan. Mereka memilih bukan hanya dari apa yang ia lihat dengan mata telanjang. Lebih dari itu mereka bisa menganalisa dan memberi penilaian dan akhirnya memilih sesuai penilaian mereka. Bahasa gampangnya, tidak mudah dibohongi. Karena Filsuf Yunani kuno semacam Aristoteles dan Plato pun sudah mengingatkan akan bahayanya sistem demokrasi. Yakni pertimbangan untuk memilih yang bukan merupakan pertimbangan inti. Dan itulah kondisi yang sedang dialami oleh negeri ini yang menurut saya membuat negeri ini belum siap menerapkan sistem demokrasi itu sendri.
0 komentar:
Posting Komentar